“Di tengah kondisi fiskal yang makin ketat, untuk mensukseskan program kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD atau APBN. Kolaborasi dengan perantau adalah solusi yang realistis, dan ini memerlukan komunikasi yang aktif, salah satunya melalui kegiatan roadshow,” kata Mursalim.
Ia kemudian menjelaskan, data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dana transfer yang masuk dari para perantau ke kampung halamannya cukup besar dan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Sayangnya, belum seluruh dana tersebut dikelola melalui Bank Nagari. Padahal, sebagai bank milik daerah, Bank Nagari terbukti tangguh dalam menopang pembangunan, terutama saat masa pandemi dan krisis fiskal.
“Melalui roadshow ini, kita mengajak para perantau untuk mempercayakan pengelolaan dananya kepada Bank Nagari. Jika dana perantau semakin banyak disimpan di Bank Nagari, maka kemampuannya untuk membiayai pembangunan di Sumbar juga akan meningkat,” jelasnya.
Adapun beberapa daerah yang sudah dikunjungi Gubernur dan manajemen Bank Nagari itu di antaranya, Provinsi Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung, kemudian Provinsi Kepri, Riau, dan Aceh. Sudah hampir semua Provinsi di Pulau Sumatera terkunjungi hingga Juli ini.
Terkait dengan mekanisme pembiayaan, Kepala Biro Adpim itu menegaskan bahwa pendanaan kegiatan dilakukan secara proporsional antara Pemerintah Provinsi dan Bank Nagari. Ia memastikan, semuanya diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
