Ketua DPR, Puan Maharani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan yang kembali akan melakukan efisiensi anggaran di 2026. Ia mendukung rencana efisiensi anggaran kembali dilakukan tahun depan selama baik untuk kesejahteraan rakyat.
Kalla mengatakan bahwa Prabowo harus melakukan efisiensi karena anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas. Itu bisa terjadi disebabkan oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya yang membuat utang negara menumpuk dan keuangan defisit.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengatakan pagu efektif anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2025 tercatat sebesar Rp26,24 triliun.
Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran federal AS untuk tahun fiskal 2026 dengan pemangkasan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.678 triliun
“DPR RI menekankan pentingnya kebijakan efisiensi ini dapat berjalan dan kepentingan rakyat tetap dapat dipenuhi. DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Undang-undang APBN tahun anggaran 2025,”ujar Puan.