“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” ujarnya.
Selain TNI dan Polri, Presiden Prabowo turut memberi arahan kepada lembaga lain untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas nasional. Salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan Presiden Prabowo pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik.
“Juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menugaskan Panglima TNI bersama jajaran kepala staf angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. Sementara Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di tanah air.
