CARAPANDANG – Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden bukan persoalan kemungkinan, tapi ini soal teknis pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Hendri Satrio Official, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Rocky tegas mengatakan secara konstitusi sangat mungkin Gibran untuk dimakzulkan. Dan caranya juga diatur dalam Undang-undang.

“Nah caranya ini, melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang tapi itu panjang,” imbuhnya.

Selanjutnya dia menjelaskan secara teknis pemakzulan Gibran dilakukan melalui proses di DPR, MPR, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dengan sidang khusus sesuai hukum. Namun, ada cara yang lebih cepat, kata Rocky adalah dengan tekanan politik.

“Yang gampang, senior di kampus pasti akan mengajari cara berorganisasi dan cara untuk berdemonstrasi ke junior. Kalau mahasiswa sudah masuk kuliah demo ke DPR, (Gibran) tinggal pilih, mengundurkan diri atau (mengulangi peristiwa) ’98. Gitu aja kan lebih efisien,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa  tekanan politik semacam ini pernah terjadi pada masa Presiden ke-2 RI Soeharto. Meski dia bisa mempertahankan kekuasaannya, Soeharto memutuskan mengundurkan diri karena tekanan masyarakat sangat kuat.